JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menilai tindakan acungan dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Anies dinilai tidak melanggar unsur Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Maka itu, Bawaslu memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Anies. Sebelum memutuskan, Bawaslu sudah meminta klarifikasi dari pihak terkait.
"Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan. Jadi unsurnya tidak memenuhi," ujar Ketua Bawaslu Bogor, Irvan Firmansyah ketika dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (11/1/2019).
Dia menuturkan, Anies sebagai pejabat negara tidak membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye. Acara yang dihadiri Anies bukan kegiatan kampanye.
"Pak Anies sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acara tersebut ke Kemendagri. Sementara keharusan pengajuan cuti itu ketika menghadiri kampanye. Nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal Partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye," tuturnya.
Kasus Anies berawal dari adanya laporan dia menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12018). Pada saat itu Anies turut mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa meraih kemenangan di Pilpres 2019 seperti yang dia raih saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kehadiran Anies dan pose dua jarinya kemudian dipertanyakan.