"Ini di atas UMK 493.137, ini nggak boleh, ini kita yang menemukan, makanya kami takut. Masalahnya kalau saya tidak temukan, itu juga akan ditemukan BPK, dia malah suruh mengembalikan," sambungnya.
Selanjutnya Risma juga menyebut sejumlah nama warga yang seharusnya menerima bansos tetapi telah dicoret oleh BPK. Hal itu lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak sebagai seorang komisaris di sebuah perusahaan.
Selain itu, dia menyebut akhir-akhir ini KPK juga mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos itu.
"Sebetulnya kalau Bapak tahu yang dengan Kemenkumham, kami tahu sendiri bahwa dia cleaning service, tapi dia dicatatkan sebagai direktur perusahaan," jelasnya.
"Kami pun juga nggak tega sebetulnya, tapi kami tahu persis dia seorang cleaning service setelah kita cek di lapangan. Tapi BPK menemukan kami suruh hapus, karena dia komisaris perusahaan ini gitu, dipakai namanya dicatut," pungkasnya.