Dalam Kartu PNS unggahan Kominfo DIY tersebut, terlihat bahwa HB IX menjadi PNS sejak tahun 1940. Namun, surat keanggotaan tersebut ditandatangani oleh A.E. Manihuruk pada 1974.
Jasa dan kiprah politik HB IX untuk Republik Indonesia sangat besar. Terlebih di masa-masa awal berdirinya RI. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, HB IX langsung mengambil sikap pro Republik. Pada tanggal 5 September 1945, HB IX bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah RI.
Jasa politik HB XI di masa awal berdirinya RI juga sangat besar. Terutama terkait dukungan politik dan finansial untuk berdirinya sebuah negara. Bahkan, Keraton Yogyakarta saat itu bisa disebut sebagai nyawa untuk RI. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai sebuah negara, HB IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi di pemerintahan. Selain menjadi pejuang pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947) hingga Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 s/d 4 Agustus 1949).
Di masa kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949) hingga masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950), HB IX menjabat Menteri Pertahanan. Ia juga menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951).
Melansir laman resmi Keraton Jogja, HB IX masih terus memegang berbagai jabatan di setiap periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan tersebut diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978, ketika ia menyatakan mengundurkan diri.