Puan menyebut, persaingan harga yang tidak seimbang antara barang impor dan produk lokal akan berdampak terhadap produsen dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, dia meminta pemerintah untuk memastikan regulasi yang dibuat tidak menghambat pertumbuhan perdagangan internasional dan kerja sama antarnegara.
“Memang bukan hal yang mudah dalam menyusun sebuah regulasi yang menghasilkan keseimbangan bagi perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi negara. Namun ini menjadi PR bersama bagi para pemangku kebijakan,” kata Puan.
Aturan yang dibuat pemerintah juga untuk menegaskan agar media sosial tidak boleh merangkap sebagai e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan data-data pribadi warga Indonesia. Sebab, social commerce bisa memanfaatkan data-data pribadi penggunanya untuk kepentingan bisnis.
Puan pun meminta adanya kesadaran dari platform-platform media sosial untuk mengimplementasikan aturan yang dibuat Pemerintah.
“Ini demi melindungi data-data pribadi masyarakat, apalagi sudah banyak kejadian kebocoran data pribadi yang sangat merugikan warga Indonesia. Agar perdagangan digital lebih efektif, kolaborasi antara media sosial dengan e-commerce perlu dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada,” katanya.
Selain itu, Puan juga menyoroti ramainya selebritas yang menggunakan platform social commerce untuk memasarkan berbagai produk. Mengingat pengaruh besar selebriti terhadap promosi suatu barang dagangan, dia berharap pelaku endorse juga memiliki kepekaan dalam memasarkan atau mempromosikan produk dagangan.
“Memang kalau selebritas yang jualan akan cepat laku. Tapi kita berharap strategi promosi seperti ini dilakukan dengan cara dan tujuan yang positif,” tutur Puan.