JAKARTA, iNews.id - Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam telah mengajak 22 pakar atau ahli hukum untuk bergabung. Tim yang berada di bawah Menko Polhukam Wiranto itu, juga akan meminta masukan instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung).
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya juga akan memberikan masukan sama seperti yang dilakukan Polri. Masukan dari Kejagung nantinya akan berupa teknis penegakkan hukum.
"Nanti juga masukan kepada penegak hukum, seperti saksi dan ahli di persidangan, hakim tidak terikat pada ahli. Hakim akan menilai bisa diterima apa tidak kesaksiannya itu," katanya di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Menurut Prasetyo, masukan dari pihak kepolisian, pakar hukum, dan kejagung diperlukan untuk melengkapi proses hukum agar mengedepankan kehati-hatian dan keterbukaan. Dia meminta masyarakat tidak berpikiran negatif tentang wacana pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.
"Semua akan melihat sendiri seperti apa pendapat dari pakar hukum, orang yang mendalami dari hukum dan juga tentunya melihat fakta sehari-hari dalam proses hukum. Jadi enggak usah suudzon," ujarnya.