JAKARTA, iNews.id - Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis ingin penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah diaudit. Hal itu demi transparansi bansos yang menggunakan uang negara.
Diketahui, 4 menteri Kabinet Indonesia Maju menjelaskan soal penyaluran bansos di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bansos menjelang Pemilu 2024 menuai sorotan lantaran diduga memiliki kepentingan politik.
"Kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman setuju dengan saya, bahwa kita perlu mengaudit pelaksanaan bansos, audit itu menandakan akuntabilitas, kita tidak berprasangka terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran," kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Todung menegaskan, audit bukan berarti pihaknya menolak bansos yang dibagikan kepada masyarakat.
"Ini bukan berarti kita menolak bansos, kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan, kita diskusikan," ucap Todung.