Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ingin Bansos Pemerintah Diaudit demi Transparansi

Giffar Rivana
Tim Hukum Ganjar-Mahfud (foto: MPI)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan soal bantuan sosial (bansos) di sidang PHPU di MK, Jumat (5/4/2024).

Airlangga menyebut, pembagian bansos juga dilakukan negara-negara lain. Dia mengklaim, jumlah penduduk Indonesia yang diberi bansos lebih rendah daripada di Malaysia hingga Amerika Serikat.

"Bansos di Indonesia misal bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang, atau 7,9 persen dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia 25 persen, Singapura 41, dan India 55,6 dan Amerika 12,1 persen," kata Airlangga. 

Menurut Airlangga, bansos di negara-negara lain juga dibagikan untuk memberantas kemiskinan.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
10 jam lalu

MK Putuskan Penghinaan Presiden-Wapres Tak Bisa Dilaporkan Relawan, Menkum: Bagus Kita Dukung

2 hari lalu

Ketua MK Soroti Jumlah Gugatan Naik: Makin Banyak Masyarakat Cari Keadilan

2 hari lalu

MK: Penghinaan Presiden dan Wapres Tak Bisa Dilaporkan Keluarga hingga Relawan

2 hari lalu

Tok! MK Putuskan Penghinaan Kepala Negara Hanya Bisa Dilaporkan Presiden atau Wapres

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal