Sedangkan pengamat ekonomi, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi akan survive kalau penegakan hukumnya baik.
“Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,” kata Faisal.
Mantan komisioner KPK, Laode M. Syarief menilai ada kecenderungan ruang publik menjadi menyempit dan sulit menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
“Teman-teman yang seharusnya ada di pemerintahan, aksesnya mejadi sangat terbatas. Yang sering berkomunikasi dengan publik hanya Professor Mahfud, yang lain tidak pernah membuka komunikasi. Dulu, kita bisa bersilaturahmi menyampaikan kalau merasa kurang nyaman terhadap suatu kebijakan,” ujar Laode.
Semua yang hadir dalam dialog ini menyampaikan pandangannya, kemudian satu per satu direspons oleh Menko Polhukam di akhir acara. “Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah. Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan” ujar Mahfud MD sembari berterima kasih atas kesediaan para tokoh untuk hadir dan berbagi.