Ifdhal juga mengungkapkan bahwa TPN mencatat banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi, termasuk penggunaan fasilitas negara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dan politik uang.
"Ini adalah bentuk ketidaknetralan dari aparat pemerintah, yang akhir-akhir ini makin sering terungkap. Kami khawatir bahwa ada skenario yang memaksakan pilpres kali ini berlangsung satu putaran, termasuk dengan melakukan berbagai pelanggaran,” papar Ifdhal.
TPN telah melaporkan berbagai pelanggaran tersebut ke Bawaslu di berbagai tingkatan. Ifdhal berharap Bawaslu dapat menindak tegas pelanggaran-pelanggaran tersebut agar Pemilu 2024 dapat berlangsung secara adil dan demokratis.