Rizal juga menilai segelintir perbuatan yang dilakukan UGM memang untuk membuat polemik ijazah Jokowi mengambang tanpa kejelasan.
"Intinya sebenarnya adalah bahwa produk akhir bacaan publik bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu ingin disembunyikan, ingin diambangkan, ingin tidak ditunjukkan dan tidak dibuktikan," kata Rizal.
Sebelumnya, majelis hakim KIP mendalami sejumlah informasi yang ditutupi dalam Kartu Hasil Studi (KHS) milik Jokowi selama berkuliah di UGM. Pada sidang sebelumnya, majelis meminta agar informasi yang ditutupi itu harus melewati uji konsekuensi yang melibatkan pihak eksternal.
UGM memang melakukan uji konsekuensi yang menjadi dasar ditutupinya informasi KHS Jokowi. Namun, UGM tidak melibatkan pihak eksternal.
"Jadi, kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM. Supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ," ujar Ketua Sidang KIP, Rospita Vicy Paulyn, Selasa (2/12/2025).
Pihak UGM hanya melibatkan pakar hukum pidana yang juga berasal dari UGM. UGM berdalih dilibatkannya unsur lain dalam uji ini sama saja membuka informasi data pribadi ke publik.