"Saya percaya langkah mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah lewat DPRD akan ditentang oleh masyarakat banyak. Ini namanya demokrasi poco-poco, maju satu langkah lalu mundur dua langkah. Kapan majunya peradaban kita?" jelasnya.
Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan sejumlah risiko serius jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Ia menyoroti potensi praktik korupsi politik dan melemahnya hubungan kepala daerah dengan masyarakat.
"Praktik jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat, kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah," paparnya.
"Jadi saya melihat lebih banyak ruginya, jika kepala daerah dipilih, apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik," tambahnya.
Meski menolak usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Deddy membuka ruang diskusi soal peran gubernur. Ia menilai, jika gubernur diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, hal itu masih bisa dipertimbangkan.