"Bisa dipertimbangkan agar gubernur benar-benar hanya menjadi perpanjangan tangan pusat dan bersifat lebih administratif," ujarnya.
Deddy menyebut, dalam kerangka tersebut, peran gubernur bisa lebih difokuskan sebagai penghubung antarwilayah dan penopang koordinasi pembangunan lintas daerah.
"Jadi semua urusan dan kewenangan pelaksanaan rencana hingga anggaran diserahkan kepada daerah," katanya.
"Misalnya, kewenangan mengurus SMA dan SMK, jalan provinsi dan sebagainya diserahkan kepada daerah. Provinsi bisa fokus mendorong pengelolaan berbasis wilayah, sinergi antar daerah, perizinan, lingkungan hidup dan sebagainya," imbuh dia.
Dengan tegas, Deddy meminta semua pihak untuk tidak bermain-main dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, menjaga sistem pemilu langsung adalah bagian dari komitmen bangsa dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan.