UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas

Felldy Aslya Utama
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra. (Foto: Dok. Fraksi Golkar)

JAKARTA, iNews.id - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.

Dia menerangkan, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, apabila aset hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
55 menit lalu

Sufmi Dasco: Harta Bandar Judi Online Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

2 jam lalu

Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan: Ini Bukan Terburu-buru

3 jam lalu

Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

4 jam lalu

Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal