UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas

Felldy Aslya Utama
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra. (Foto: Dok. Fraksi Golkar)

Dia menegaskan, tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson.

Dia menjelaskan, terdapat pula prosedur gugatan dan perlawanan hingga adanya putusan akhir sebelum aset dapat dijual atau dicairkan untuk kepentingan negara maupun korban.

Namun, terdapat pengecualian untuk aset yang mudah rusak atau cepat kehilangan nilai ekonominya. Aset seperti ikan, minyak, dan barang industri yang mudah rusak dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan.

Meski demikian, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan disimpan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
40 menit lalu

Sufmi Dasco: Harta Bandar Judi Online Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

2 jam lalu

Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan: Ini Bukan Terburu-buru

3 jam lalu

Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

3 jam lalu

Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal