UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas

Felldy Aslya Utama
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra. (Foto: Dok. Fraksi Golkar)

"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," kata dia.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, UU Perampasan Aset juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Selain itu, aturan tersebut mencakup penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Ketentuan ini diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban.

Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan hingga menyebabkan kerugian. Contoh lainnya yakni biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," ujarnya.

Menurutnya, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
17 menit lalu

Sufmi Dasco: Harta Bandar Judi Online Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

2 jam lalu

Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan: Ini Bukan Terburu-buru

3 jam lalu

Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

3 jam lalu

Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal