Sementara itu, aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat harus menunggu putusan inkrah sebelum dapat dieksekusi melalui penjualan.
Soedeson juga menjelaskan, mekanisme non-conviction based bukan berarti perampasan aset dilakukan tanpa proses pengadilan. Mekanisme tersebut menggunakan hukum acara perdata dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset.
Setelah penyitaan dilakukan, pemilik aset atau pihak yang terdampak tetap memiliki kesempatan mengajukan perlawanan dan membuktikan kepemilikan aset tersebut.
Jika terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi, aset dapat dirampas untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata," ujarnya.
Soedeson turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dia menyebut Panja telah menggelar lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, ahli hukum, dan kalangan akademisi.