JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan alasan menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai aktivitas rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Fatwa tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak kesehatan dan potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran narkotika.
Ni'am turut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai perbedaan hukum rokok konvensional dan rokok elektrik.
Menurut Ni’am, rokok tembakau konvensional masih memiliki perbedaan pendapat atau khilaf (haram/makruh) di kalangan ulama. Sementara itu, vape dinilai tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat karena berdasarkan fakta ilmiah terbukti menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.
Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi terhadap produk vape bukan bertujuan menambah pendapatan negara seperti rokok, melainkan membatasi akses masyarakat.