“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni’am dikutip dari keterangan MUI, Sabtu (14/11/2026).
Dia juga menyebut penerimaan cukai vape yang diperkirakan Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan beban biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaannya.
Alasan lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkoba cair. Berdasarkan temuan di lapangan, perangkat rokok elektrik disebut kerap menjadi satu-satunya alat yang digunakan dalam praktik tersebut.
Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzar'i atau menutup jalan menuju keburukan, serta li al-wasa'il hukm al-maqasid, yakni hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuannya.
Ni’am juga meminta masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna aktif, menghentikan kebiasaan menggunakan vape. Dia mengingatkan bahwa anggapan rokok elektrik lebih aman atau dapat membantu seseorang berhenti merokok perlu diluruskan. Menurutnya, cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat merusak sistem saraf manusia.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Ni’am.