Istana sebelumnya menyesalkan pemasangan bendera One Piece jelang 17 Agustus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan One Piece.
Masyarakat memiliki hak untuk suka atau tidak dengan keputusan pemerintah. Namun, sebagai warga di negara hukum, ada aturan yang harus ditaati.
"Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini," kata Hasan Nasbi usai meninjau cek kesehatan gratis di SMAN 6 Tangerang Selatan, Senin (04/08/25).
"Tapi bendera Merah Putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain," tutur dia.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sebelumnya juga menjelaskan, negara bisa melarang pengibaran bendera One Piece pada momen HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025.
Bahkan, Pigai menyebut pengibaran bendera One Piece itu bisa dinilai sebagai perbuatan makar. Meski begitu, dia juga menjelaskan larangan tersebut tidak bisa diartikan sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi warga.