Sudewo berdalih, selama 14 tahun terakhir tarif PBB tidak pernah disesuaikan, dan pendapatan dari sektor ini stagnan di angka Rp29 miliar per tahun, jauh di bawah Jepara (Rp75 miliar), Kudus dan Rembang (Rp50 miliar).
“Kabupaten Pati itu lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita jauh di bawah mereka. Ini tidak sebanding dengan potensi yang kita miliki,” kata Sudewo dikutip dari laman Pemkab Pati.
Sudewo menegaskan, kebijakan ini murni untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendanai program prioritas pembangunan seperti infrastruktur jalan, RSUD RAA Soewondo, pertanian, dan perikanan.
“Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya,” ucapnya.
Meski demikian, polemik di lapangan justru semakin memanas, terutama setelah pembubaran paksa posko penggalangan donasi oleh Satpol PP. Posko itu semula digunakan warga untuk menggalang dana guna mendukung aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB.
Sejak video pernyataan Sudewo viral, akun media sosial milik Pemkab Pati dan Bupati Pati dibanjiri komentar pedas dari warganet. Banyak dari mereka mempertanyakan sensitivitas pemimpin daerah dalam merespons keresahan rakyatnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Sudewo terkait pernyataannya yang viral tersebut.