Sebelumnya, Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan usulan tersebut kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief dan Komisi VIII DPR RI. Menurutnya usulan tersebut disambut dengan baik dan akan dikaji terlebih dahulu.
"Saya sudah sampaikan ke dirjen haji untuk dipelajari, juga sudah mendapat respons dari anggota DPR komisi 8 yang mendorong supaya itu bisa dibahas. Tentu saja juga dari majelis ulama, karena itu juga harus ada pendalaman dari sisi hukum syariatnya karna itu perlu ada kajian dari sisi hukum itu,"tutur Menko usai acara Sidang ASCC ke 30 di Jakarta, Selasa (29/8/2023).