Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dia setuju dengan usulan itu.
Dia menyebut, biaya penyelenggaraan pilkada sangat besar. Belum lagi kekerasan yang terjadi di beberapa daerah imbas pesta demokrasi tersebut.
"Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan. Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito, Senin (16/12/2024).
Dia menjelaskan, demokrasi dapat diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Menurutnya, pilkada dapat dilakukan melalui demokrasi perwakilan oleh DPRD.