Feri juga menyinggung dalih yang kerap digunakan untuk membenarkan wacana Polri berada di bawah kementerian, yakni penguatan kontrol sipil. Namun, dia menilai pemahaman tersebut patut dipertanyakan.
Dalam teori hukum tata negara dan demokrasi konstitusional, kata dia, kontrol sipil tidak identik dengan subordinasi struktural.
"Kontrol sipil bekerja melalui mekanisme checks and balances, bukan melalui relasi hierarkis. Pengawasan DPR, kontrol anggaran, mekanisme peradilan, serta peran lembaga pengawas independen dan masyarakat sipil merupakan bentuk kontrol sipil yang sah dan konstitusional," ucapnya.
Menurut Feri, persoalan utama Polri saat ini tidak terletak pada posisi struktural institusi, melainkan pada tantangan profesionalisme, akuntabilitas dan kepercayaan publik. Tanpa pembenahan kultur organisasi, etika profesi, serta sistem pengawasan yang efektif, perubahan struktur dinilai hanya akan menjadi solusi semu.
"Alih-alih menempatkan Polri di bawah kementerian, energi reformasi seharusnya difokuskan pada penguatan profesionalisme, mekanisme pengawasan konstitusional, penegakan kode etik dan hukum, serta komitmen teguh terhadap hak asasi manusia," katanya.