Dia menilai bahwa kolaborasi ini sesungguhnya juga diperkuat oleh ketersediaan regulasi, yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Keberadaan Forum Tata Ruang juga harus segera terbentuk dan dapat dimaksimalkan keberadaannya.
“Kita butuh perbaikan tata ruang, maka keberadaan Forum Tata Ruang ini harus dimaksimalkan karena sifatnya adalah multi stakeholders, sehingga bisa mendorong terwujudnya tata ruang kesepakatan yang baru di lima provinsi yang menjadi pilot project-nya Relawan Jaringan Rimbawan, serta dapat di terapkan di provinsi lainnya di Indonesia,” ujar Fernando.
RDPU ini diikuti oleh beberapa anggota Timja Pertanahan Komite I DPR RI antara lain Instiawati Ayus (Dapil Riau), Agustin Teras Narang (Kalteng), Lili Amelia (Sulsel), serta Almalik Papabari (Sulbar). Kemudian KH Amang Syafrudin (Jabar), Arya Wedakarna (Bali), Leonardy Harmainy (Sumbar) dan Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel).
(CM)