Waketum MUI Sarankan Kampanye di Lembaga Pendidikan Ditiadakan, Ini Alasannya

Widya Michella
Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengusulkan agar kampanye di lembaga pendidikan ditiadakan. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengusulkan agar kampanye Pemilu 2024 di lembaga pendidikan ditiadakan. Hal ini sebagai respons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan. 

Dia menyampaikan dunia pendidikan harus dijauhkan dan disunyikan dari praktik-praktik tidak terpuji, manipulatif, dan eksploitatif. Sementara data dan fakta yang ada selama ini, dunia perpolitikan Indonesia sangat sarat dengan money politik, caci maki, fitnah, hoaks, dan sikap-sikap tercela lainnya. 

"Oleh karena itu jika hal seperti ini dibiarkan masuk ke dalam dunia pendidikan maka tentu tidak mustahil anak-anak kita akan menirunya," kata Anwar dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Bila ini yang terjadi maka hal demikian tentu akan sangat merugikan masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Karena menurut Anwar, oknum politikus sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan tercela tersebut.

"Sehingga dengan demikian masa depan bangsa dan negara  kita tentu akan bermasalah karena anak-anak yang kita didik hari ini  sudah biasa dan terbiasa degan  praktek korupsi, suap menyuap, caci mencaci, fitnah-memfitnah, dan sikap tercela lainnya," ujar dia. 

Lebih lanjut, dia mengatakan tidak bisa dipungkiri lewat kampanye, Indonesia dapat mengharapkan terbangunnya sifat kritis dan proses pencerdasan di kalangan anak-anak didik. Namun menurutnya tujuan itu belum bisa tercapai bila  politisi dan pengelolaan serta pelaksanaan dari kampanye belum menjunjung tinggi moralitas.

"Maka tentu mafsadatnya akan jauh lebih besar dari pada maslahat dan manfaat yang ditimbulkan.  Ini artinya kalau kampanye lewat dunia pendidikan ini akan membuat akhlak dan moralitas anak-anak didik kita akan rusak maka lebih baik hal itu ditiadakan saja," ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
8 hari lalu

Bupati Lampung Tengah Terima Suap untuk Bayar Kampanye, KPK Soroti Biaya Politik Mahal

Nasional
10 hari lalu

KPK Duga Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terima Suap Rp5,75 Miliar

Buletin
27 hari lalu

Heboh Jasa Nikah Siri Dijual Online, MUI Tegas: Hak Anak dan Istri Bisa Hilang!

Muslim
2 bulan lalu

MUI Sambut Ditjen Pesantren, Dorong Kenaikan Anggaran tanpa Hilangkan Kekhasan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal