Wamenkumham: Presiden dan Wapres Harus Lapor Sendiri soal Pasal Penghinaan

Kiswondari Pawiro
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej di kantornya, Jumat (9/4/2021). (FOTO MNC Portal Indonesia).

"Tapi kalau sekali menyerang harkat bartabat saya, saya dikatakan anak haram jadah, wah itu di kampung saya nggak bisa lah, anak PKI lah, kau tunjukkan sama saya saya anak PKI. Kalau nggak bisa gua jorokin luh. Nggak bisa, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasn, itu anarki pak," tuturnya.

Dia menegaskan pasal penghinaan itu bukan untuk orang yang mengkritisi kinerja presiden, wapres dan pejabat negara. Tapi untuk menghindari Indonesia menjadi negara demokrasi liberal yang terlalu bebas.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini menegaskan, harus ada batas-batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab, keadaban itu harus menjadi level Indonesia. 

"Sehebat-hebatnya kritik. Nggak apa-apa, tidak puas, bila perlu mekanisme konstitusional juga ada kok," katanya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
4 jam lalu

Nazarudin Dek Gam Dukung Dasco Jadi Wapres: Integritas dan Kompetensi Tak Perlu Diragukan Lagi

4 jam lalu

Rapat RUU Penyadapan, Kabaintelkam Polri Usul 6 Mekanisme untuk Cegah Penyalahgunaan

15 jam lalu

Komisi III DPR Panggil Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Skandal Listyo cs Terulang

2 hari lalu

DPR Minta Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang Diusut Tuntas

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal