Jika tidak dikelola dengan baik, gangguan tersebut dapat berkembang menjadi konflik sosial dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.
"Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan, penguatan deteksi dini dan sistem peringatan dini atau early warning system, peningkatan patroli siber terhadap narasi provokatif, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun dialog dan mencegah eskalasi," ucap Dedi.
Jika konflik terjadi, Polri harus mampu melakukan pengamanan, memisahkan pihak yang berkonflik, melindungi masyarakat dan objek vital, serta menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan.
"Selanjutnya pada tahap pascakonflik, Polri perlu mendukung proses rekonsiliasi, pemulihan keamanan, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat sehingga konflik tidak berulang dan stabilitas kamtibmas dapat terpelihara secara berkelanjutan," tutup Dedi.