JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal.
Yusril menyebut, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak ada lagi landasan hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Dia menjelaskan, pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).