Yusril menilai putusan kasasi MA tersebut mengubah kedudukan hukum persoalan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, surat keterangan itu menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Namun, setelah pencabutan dilakukan, dokumen tersebut tidak lagi berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril juga menyoroti dampak putusan tersebut terhadap ketentuan konstitusional mengenai persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Dia menilai, apabila persyaratan pendidikan Gibran dianggap tidak terpenuhi akibat pembatalan penyetaraan ijazah, persoalan mengenai status jabatannya perlu mendapat perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ungkap Yusril.
Di sisi lain, Yusril mengimbau seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menyikapi persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menegaskan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian mendasar dari penerapan prinsip negara hukum sekaligus upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.