Yusril menekankan, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keputusan administratif. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Kewajiban tersebut, lanjut dia, juga memiliki landasan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan putusan pengadilan sesuai amar yang telah ditetapkan.
Yusril berpandangan, pencabutan surat keterangan tersebut membuat tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang telah diputus pengadilan.
Dia juga menjelaskan, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang bertindak sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.