Diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 tertuang terkait anggaran kendaraan dinas.
Dalam peraturan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan dana hingga Rp966,8 juta per PNS atau ASN untuk alokasi pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Pejabat Eselon I mendapatkan alokasi dana kendaraan listrik berbasis baterai maksimal sebesar Rp966,8 juta dan Pejabat Eselon II sebesar Rp746,11 juta.
Dari situ Rizal Ramli prihatin pemerintah cenderung berpihak kepada pejabat dan sebaliknya mengorbankan rakyat. “Kok pejabat mulu yang dibikin senang. Kapan giliran rakyat?” ucapnya masih lewat akun X miliknya.
Kritikan-kritikan yang dilontarkan Rizal Ramli terkait perkembangan otomotif nasional sangat keras. Bahkan bisa dibilang kerap bikin gaduh.
Dikutip dari situs resmi Rizal Ramli, Osmar Tanjung, politikus yang kini menjabat Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI mengatakan apa yang dilakukan Rizal Ramli adalah pembelajaran demokrasi.
“Khalayak melihat proses kegaduhan adalah proses pembelajaran berdemokrasi, uncovered story yang begitu terang benderang, cukup transparan terhadap beberapa masalah kekinian, memposisikan negara tidak boleh diatur oleh modal," sebut Osmar Tanjung.
Kegaduhan yang dibuat Rizal Ramli bisa dikatakan dirindukan. Seperti yang dirasakan pengikutnya di platform sosial media X.
Postingan terakhir Rizal Ramli tercatat ditulis pada 19 November 2023. Saat itu banyak pengikutnya penasaran mengapa pria yang pernah dijuluki Rajawali Kepret itu tidak lagi mengunggah cuitan-cuitan yang bisa bikin Indonesia gaduh.
Ternyata di balik kevakuman cuitannta, Rizal Ramli merahasiakan sakit yang baru diketahuinya setelah berpulang.