Dalam peraturan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan dana hingga Rp966,8 juta per PNS atau ASN untuk alokasi pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Pejabat Eselon I mendapatkan alokasi dana kendaraan listrik berbasis baterai maksimal sebesar Rp966,8 juta dan Pejabat Eselon II sebesar Rp746,11 juta.
Dari situ Rizal Ramli prihatin pemerintah cenderung berpihak kepada pejabat dan sebaliknya mengorbankan rakyat. “Kok pejabat mulu yang dibikin senang. Kapan giliran rakyat?” ucapnya masih lewat akun X miliknya.
Kritikan-kritikan yang dilontarkan Rizal Ramli terkait perkembangan otomotif nasional sangat keras. Bahkan bisa dibilang kerap bikin gaduh.
Dikutip dari situs resmi Rizal Ramli, Osmar Tanjung, politikus yang kini menjabat Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI mengatakan apa yang dilakukan Rizal Ramli adalah pembelajaran demokrasi.