Kelanjutan Insentif BEV
Pada 2024–2025, pemerintah membuka pasar untuk mendorong product market dan meningkatkan adopsi kendaraan listrik melalui berbagai insentif. Dukungan diberikan sejak pembelian hingga kepemilikan tahunan dan operasional kendaraan.
Saat pembelian, konsumen mendapat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0 persen dan PPnBM 0 persen, termasuk PPN DTP 10 peren untuk kendaraan CKD, serta BM 0 persen dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen untuk CBU. Sementara itu, pada tahap kepemilikan tahunan, pemerintah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0 persen.
Memasuki 2026, dukungan pemerintah terhadap kendaraan listrik berbasis baterai kembali ke skema kebijakan seperti 2022. Meski demikian, kondisi pasar kini jauh berbeda karena pilihan kendaraan listrik semakin beragam dan kompetitif.
Pada 2026, insentif pemerintah mencakup berbagai tahap kepemilikan kendaraan, mulai dari saat pembelian, biaya tahunan, hingga operasional kendaraan. Saat pembelian, konsumen kendaraan listrik mendapatkan pembebasan BBNKB sebesar 0 persen. Selain itu, PPnBM juga ditetapkan 0 persen untuk kendaraan listrik yang memenuhi ketentuan.
Tidak hanya saat pembelian, insentif juga diberikan pada tahap kepemilikan tahunan. Pemerintah menetapkan PKB sebesar 0 persen, sehingga pemilik kendaraan listrik tidak dibebani pajak tahunan seperti kendaraan konvensional.
Kebijakan ini menandai kembalinya kerangka insentif BEV seperti yang diterapkan pada 2022. Namun, perbedaannya terletak pada kondisi industri. Sejumlah merek besar yang sebelumnya mendongkrak penjualan melalui impor kendaraan pada periode 2024–2025 kini mulai beralih ke produksi dalam negeri.