“Itu (telolet) sifatnya bisa dibikin dan dibeli di mana saja, enggak harus di perushaan karoseri. Hari ini begitu pesannya clear dan tidak boleh, misalnya Kemenhub bikin aturan yang bisa kaitkan SRUT atau uji tipenya gak bisa dikeluarkan. Itu bisa saja,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah mengimbau kepada perusahaan bus atau truk untuk tidak memasang klakson telolet. Namun, Attias menjelaskan hal tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
“Tapi kan uji berkala di pabrikan, kalau di lapangan? Jadi itu banyak pihak yang musti banyak terlibat. Karena itu bukan dibikin oleh kita sebagai produsen, karoseri juga gak semua karena itu juga tergantung pesanan,” ujarnya.
Soal klakson truk, suara yang dihasilkan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Suara klakson paling rendah 83 desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 desibel atau dB (A).
“Itu boleh dipasang, asal suaranya tidak membuat orang terganggu. Namanya di jalan kan, misal motor di belakangnya truk dibunyikan klakson kan kaget itu,” ujarnya.