BANGKA BARAT, iNews.id – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai memetakan arah kebijakan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD Bangka Barat, Jumat (10/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat, Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS APBD 2027 merupakan bagian dari implementasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni "Peningkatan Transformasi Struktural Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan".
Melalui tema tersebut, pemerintah menitikberatkan transformasi pada sektor ekonomi daerah, pembangunan sosial, serta peningkatan kualitas birokrasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Adapun arah kebijakan pembangunan 2027 meliputi penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri kecil dan pariwisata.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kapasitas usaha mikro dan koperasi, reformasi birokrasi berbasis kompetensi, perluasan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp803.753.789.459. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.573.319.459 dan pendapatan transfer sebesar Rp698.180.470.000.