Modusnya, tersangka mengalihkan kegiatan pengadaan barang jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan.
"Tersangka selaku PA dan PPK tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien," kata Yuliana.
Tersangka juga tidak membuat rencana umum pengadaan dan memecah kegiatan. Selain itu, melakukan penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan membuat dokumen pengadaan fiktif. Akibat perbuatan itu, potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih.
Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.