Mereka melakukan sendiri-sendiri seperti mengemis, berjualan, baik itu berkelompok maupun dibawa oleh orang tuanya.
Dari pendataan, beberapa dari anak-anak tersebut kategori bisa sekolah. Namun kesulitan tidak hanya terlihat dari bisa atau tidaknya mengenyam pendidikan, melainkan kesulitan dalam mengakses administrasi.
"Cukup berat memang karena persoalan anak tidak hanya sekolah. Mereka ingin sekolah tapi banyak kendala termasuk administrasi," ujarnya.
Yastini mengajak peran pemerintah daerah sesuai asal dari anak-anak tersebut menggunakan aturan adat dan ada konsekuensi dari sanksi-sanksi yang berlaku.
"Jika perlu diterapkan dua sanksi yaitu sanksi dari daerah asal dan sanksi dari wilayah tempatnya ditemukan mengamen dan sebagainya," katanya.