Untuk mempercepat pendistribusian, ujarnya, Pemprov Jabar melibatkan PT Pos Indonesia dan sejumlah baik, seperti bank bjb, Bank BRI, dan Bank Mandiri. "Ada juga masalah transisi kekosongan kepala desa. Sehingga, desa tersebut terlambat memulai pendistribusian bansos tunai," ujarnya.
Dodo menuturkan, dalam pendistribusian, pihaknya melibatkan kelurahan/desa. Kelurahan/desa pun dapat mengajak ketua rukun warga (RW) maupun ketua rukun tetangga (RT).
Kelurahan/desa, tutur Dodo, dapat mendistribusikan ke rumah warga atau menggelar pembagian secara terpusat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
"Kami berkomitmen agar pendistribusian bansos tahap IV tidak menimbulkan kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan dengan cepat," tutur Dodo.
Adapun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI/Polri, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pekerja Sosial Masyarakat, turut mengawasi dan mengamankan pendistribusian bansos tahap IV untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Divisi Logistik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar, Moh Arifin Soedjayana mengungkapkan, pihaknya menerima banyak saran dan masukan dari warga penerima bansos melalui berbagai saluran komunikasi yang dibuka oleh Divisi Logistik.
"Saran yang masuk lewat kotak saran maupun Whatsapp dan sosial media tinggi sekali. Mayoritas dari hasil rekapitulasi yang kami susun, terlihat masyarakat meminta bansos di 2021 tetap ada dan berharap seluruhnya uang tunai," kata Arifin di Bandung, Rabu (30/12/2020).