BANDUNG, iNews.id -Kejahatan siber selama pandemi Covid-19 semakin marak, seperti pemalsuan sertifikat vaksinasi, bocornya data pribadi masyarakat yang telah divaksin, dan pembobolan perangkat strategis pemerintah dalam menangani wabah. Namun upaya pemberantasan jenis kejahatan ini masih terkendala payung hukum.
Rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah dibahas DPR justru deadlock. Sementara, aturan hukum lainnya dinilai kurang memberi efek jera pelaku. Perangkat pencegahan yang ada masih mudah ditembus penjahat siber.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan menyikapi persoalan ini. M Farhan mengatakan, perangkat negara yang harus diperkuat untuk melawan kejahatan siber saat ini di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan payung hukum kuat, yaitu Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional (UU KKSN).
"BSSN perlu diperkuat untuk membangun pertahanan dan keamanan siber di Indonesia. Penguatan legislasi dan anggaran negara untuk membangun jaringan pertahanan dan keamanan siber nasional," kata Farhan, Rabu (15/9/2021).
Namun, upaya perlindungan masih terkendala karena belum ada titik kesepakatan antara DPR dengan pemerintah untuk mengesahkan RUU PDP. "(RUU) PDP masih deadlock karena ada beberapa poin yang belum disepakati oleh pemerintah dengan Komisi 1 DPR," ujarnya.