Syarat kedua untuk ‘lulus ujian’ yakni melayani rakyat bukan mau dilayani. Sejumlah permasalahan di masyarakat seperti angka pengangguran masih tinggi.
"Itu harus jadi perhatian dengan semangat melayani dari Pak Bupati yang baru," ucapnya.
Syarat yang ketiga, yaitu profesionalisme. Terlebih dengan adanya perkembangan industri 4.0 di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Gubernur Emil juga mengamanatkan pemilihan Wakil Bupati Bekasi agar dimusyawarahkan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkab.
"Mari kita tunjukkan sila keempat Pancasila jadi pegangan dalam menentukan keputusan, termasuk masalah politik dan kekuasaan," tuturnya.
Adapun, pelantikan ini dilaksanakan sesuai amanat surat Mendagri Nomor 131.32/2966/otda tanggal 24 Mei 2019, seiring dengan telah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1192 tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jabar.
Sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam hal bupati berhenti, maka wakil bupati akan menggantikannya mengingat sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.