Sekretaris MUI Jabar berharap polemik dan kontroversi Ponpes Al-Zaytun segera berakhir untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat. Jika masalah itu tak segera dituntaskan, bakal berdampak terganggunya kondusivitas Jabar menjelang Pemilu 2024 karena memicu gelombang unjuk rasa masyarakat.
"Kalau dibiarkan, kami khawatir kontroversi semakin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat akan terus melakukan demo. Kami gembira penanganan masalah ini mulai konkret dan ditindaklanjuti pemerintah. Kita tunggu nanti hari Senin," tutur Sekretaris MUI Jabar.
Diketahui, Ponpes Al-Zaytun Indramayu disebut bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk dalam pengajaran akhlak. Diantara kontroversi yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang adalah salam dengan bahasa Yahudi.
Ponpes Al-Zaytun pernah tersandung kasus menjadi pusat gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pada 2011. Ponpes dengan bangunan megah ini disebut tertutup dengan warga sekitar.
Puncaknya, Forum Indramayu Menggugat (FIM) dan Forum Solidaritas Dharma Ayu (F-SODA) menggelar unjuk rasa pada Kamis (15/6/2023) dan Kamis (22/6/2023). Mereka menuntut Panji Gumilang diproses hukum dan Ponpes Al-Zaytun dibubarkan.