“Saya sarankan semua transaksi di KPM itu bukan tunai tapi transaksi digital,” katanya.
Dedi juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa agar pengelolaan anggaran berbasis digital diberlakukan secara nasional.
“Saya sudah bilang ke Menteri Desa agar semua e-budgeting. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa atau di laci koperasi,” ucapnya.
Dedi menyebut, langkah digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga integritas pengelolaan dana publik. Dia menekankan pengurus koperasi dan pemerintah desa harus memiliki kejujuran dan akuntabilitas tinggi.
Tak hanya itu, Dedi juga menyampaikan desa yang menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi akan mendapatkan insentif tambahan dari pemerintah provinsi.
“Nanti kalau desanya maju, nanti sama Gubernur ditambah dana desanya,” katanya.