"Untuk merumuskan rencana kerja kami di tahun ini dan juga tahun mendatang, organisasi ADPMET akan memperjuangkan keadilan daerah," tegas Kang Emil.
Oleh karena itu, Kang Emil yang juga Gubernur Jawa Barat itu menekankan agar daerah bisa memanfaatkan sumur migas marjinal yang sudah tidak lagi dikelola dengan baik oleh operator, dalam hal ini PT Pertamina. "Salah satunya, meminta ladang-ladang marjinal yang sudah tidak maksimal bisa dikelola oleh BUMD daerah," ujarnya.
Dengan begitu, lanjut Kang Emil, kemandirian dan kedaulatan energi yang berasaskan keadilan untuk kesejahteraan daerah bisa dirasakan langsung. "Nanti kesejahteraannya bisa menetes ke daerah-daerah secara langsung," imbuhnya.
Kang Emil juga mengatakan, daerah pemilik Wilayah Kerja (WK) Migas juga bisa memperjuangkan hak participating interest (PI) 10 persen. Melalui PI, kata Kang Emil, setiap daerah bisa mendapatkan keuntungan dari investor.
Sejauh ini, tambah Kang Emil, baru Provinsi Jabar dengan BUMD PT Migas Hulu Jabar (MUJ) dan Kalimantan Timur melalui BUMD PT Migas Mandiri Pramata Kalimantan timur (PT MMP Kaltim) yang mendapatkan manfaat dari PI 10 persen.