Ridwan Kamil: Dana Bagi Hasil Migas Bermasalah, Pemerintah Pusat Harus Transparan

BANDUNG, iNews.id - Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menuntut transparansi pemerintah pusat dalam pengelolaan dana bagi hasil pengelolaan minyak dan gas (migas). 

Tuntutan tersebut menjadi kesepakatan seluruh anggota ADPMET dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Sosialisasi Hasil Musyawarah Nasional (Munas) IV ADPMET yang digelar di Hotel Opi Wyndham, Jalan Gubernur HA Bastari, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/6/2021). 

Baca Juga

Sedih Amat, Gegara Semakin Jelek Seusai Operasi Plastik, Perempuan Ini Dicerai Suami

Ketua ADPMET Ridwan Kamil mengatakan, selama ini, daerah penghasil migas mendapatkan dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat yang nilainya berbeda-beda. Namun, perhitungan dana bagi hasil tersebut masih bermasalah. 

"Jadi gini, kalau ada ladang minyak di daerah-daerah itu kan uangnya ke pusat dulu. Dari pusat nanti ada persentase ke daerah, itu namanya dana bagi hasil, beda-beda tiap daerah," Ridwan Kamil seusai rakernas.

Baca Juga

Selesaikan 8 Terowongan, Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung 74 Persen

"Itu pun masih menjadi masalah karena neraca pengeboran itu kadang-kadang tidak transparans. Kata pusat bilangnya (hasil pengeboran) sekian, padahal ternyata lebih banyak, sehingga dapat ke daerahnya sedikit," ujarnya.