Menurut Kang Emil, pihaknya mendapatkan bimbingan dari BPK Perwakilan Jabar untuk terus memperbaiki proses regulasi keuangan. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi.
"Tentulah dengan bimbingan BPK Perwakilan Jabar. Perbaikan-perbaikan, digitalisasi dan teknik-teknik mengurangi kekeliruan sudah dilakukan,” katanya.
Kang Emil berharap perbaikan-perbaikan tidak hanya dilakukan pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota di Jabar.
"Saya punya kewajiban membimbing juga 27 daerah, karena keberhasilan itu harus melingkupi seluruh daerah di Jabar. Tahun lalu juga semuanya mendapat WTP sehingga konsistensi itu sekarang menjadi sebuah tantangan,” tuturnya.