"Bagaimanapun ini kan proyek strategis nasional jadi ada pembagian tugas dan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Saya pun sudah bertemu Direktur Sapras Kemenhub yang menyebutkan, Stasiun Padalarang jadi stasiun tambahan kereta cepat," kata Hengki.
Sementara terkait nasib kawasan Walini, Hengki menilai lokasi tersebut sudah dilakukan pengkajian bahwa sebelumnya akan dikembangkan menjadi daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).
Namun, dikarenakan ada keterbatasan anggaran di pusat dan supaya tidak membebani APBN, maka prioritas pemerintah pusat lebih mendahulukan trase kereta cepat daripada membangun TOD Walini.
"Ya kita ikut pemerintah (pusat), karena pasti ada skala prioritas dalam mengejar beroperasinya kereta cepat Jakarta Bandung diakhir 2022 nanti," ujar Bupati Bandung Barat.
Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pemda KBB, Maman Sulaeman menambahkan, ke depan kawasan Padalarang akan menjadi daerah metropolis di KBB sebab ditata jadi sentra bisnis dengan ditunjang akses transportasi yang terintegrasi.
Jalannya akan diperlebar seperti di depan stasiun, Jalan Gedong Lima, Simpang Panaris, dan Jalan Underpass Padalarang ke Cisarua, dengan Right of Way (ROW) sekitar 15 meter.
"Akses jalan tersebut sebagai daya dukung penumpang dari Jakarta pengguna kereta cepat. Di Gedong Lima juga akan dibangun Terminal Tipe C, sehinga semua transportasi terintegrasi, karena akses Tol Cipularang dan kereta lokal Bandung Raya juga ada," ujarnya.