"Situasi yang berkembang saat ini tidak lepas dari adanya beberapa kebijakan Plt Bupati yang membingungkan, khususnya terkait kebijakan melakukan mutasi/rotasi pejabat," ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Jacob, sampai sekarang masih menjadi polemik. Itu dikarenakan pimpinan daerah tidak memahami urgensi persoalan yang dihadapi, padahal kebijakan mutasi/rotasi tersebut bersifat strategis yang memiliki dampak besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hal itu terlihat dari terhentinya pembahasan perubahan RPJMD akibat banyak pejabat yang selama ini ikut pembahasan dipindahkan dan diganti orang baru. Sedangkan pembahasan RPJMD sangat penting sebagai acuan dalam melakukan percepatan mewujudkan Visi Misi AKUR di tengah pandemi Covid-19.
"Itu tadi, karena terjadi perpindahan pejabat yang tidak menguasai materi RPJMD, sehingga pembahasan perubahan RPJMD dengan DPRD jadi terhenti. Makanya DPRD perlu meminta penjelasan kepada Plt Bupati," ucapnya.