SEMARANG, iNews.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) ditengarai banyak terlibat politik praktis di Pilkada Serentak 2020. Ketidaknetralan abdi negara tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setidaknya ada 24 kasus ketidaknetralan ASN di Jawa Tengah. Kasus tersebut tersebar di 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada pada tahun ini.
Menurut Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, menjaga netralitas ASN memang sulit. Ia beralasan karena ada kepentingan terselubung saat pergantian kepala daerah.
"Netralitas ASN itu hanya slogan. ASN punya kepentingan. Untuk menduduki sebuah jabatan, banyak keputusan politik daripada skill ASN itu sendiri,” kata Bambang saat berbicara dalam Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Pilkada Sukses di Masa Pandemi di The Wujil Resort & Convention, Kabupaten Semarang, Rabu (11/11/2020).
Ia mengatakan, ASN yang tidak netral biasanya orang yang punya jabatan. Ada juga yang menggerakkan staf-stafnya untuk kamuflase.
“Jadi kalau yang menduduki jabatan itu suruh netral sulit. Bicaranya netral, tapi di lapangan tidak. Menangkapnya pun sulit. Seperti mengungkap jaringan togel atau narkoba. Putus-putus,” ujarnya.