SEMARANG, iNews.id - Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo dituntut 8,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam promosi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU) Ahmad Hidayat Nurdin dalam sidang yang digelar secara hibrida di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (14/4) malam,
JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300 juta dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa Mukti Agung Wibowo terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Mukti Agung, kata jaksa, terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode Maret 2021 hingga Juli 2022.
Suap dan gratifikasi tersebut, antara lain, berasal dari uang syukuran para pejabat yang dipromosikan, iuran, dan penyisihan anggaran dari dinas-dinas serta fee pekerjaan dari sejumlah pelaksana proyek di Kabupaten Pemalang.