“Kartu Indonesia Sehat untuk disabilitas dan ODGJ banyak yang dipangkas. Pemangkasan tidak ada koordinasi dengan desa. Tahunya masyarakat di tingkat bawah, yang disalahkan kepala desa. Padahal kita ajukan terus, tapi nggak ada tindak lanjut,” kata Nurcholis.
Usai acara, Abdul Halim Iskandar menyatakan aduan dari kepala desa di Rembang ini sangat menarik. Ia berjanji akan meneruskan dalam rapat kabinet.
“Ada ODGJ dikirim ke pengobatan, ternyata tidak punya BPJS, ini kan memprihatinkan. Pasti akan saya bawa ke rapat, terutama soal yang kena pangkas malah warga miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia menyarankan kepada semua pihak terkait, ke depan untuk terus merujuk data-data di desa yang sudah dimutakhirkan.
“Desa tahu apa yang harus dilakukan dan desa punya data yang lengkap,“ kata Abdul Halim.